Euro-Mediterania: Paska Deklarasi Trump Israel Tingkatkan Perilaku Rasisnya


London - Ketua Observatorium Euro-Mediterania untuk Hak Asasi Manusia mengatakan, Otoritas Israel meningkatkan praktik apartheid (apartheid) di wilayah Palestina dengan sangat luar biasa setelah keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menjadikan Al-Quds sebagai ibu kota Israel."

Dalam sebuah laporan yang dirilis pada Rabu (10/1) Observatorium yang berbasis di Jenewa ini menekankan, Israel melakukan perluasan aktivitas permukiman dan rencana untuk pencaplokan Tepi Barat, frekuensi penangkapan yang terus meningkat terhadap orang-orang Palestina di bawah perintah militer yang diskriminatif, dimana bangsa Palestina dipaksa tunduk pada Israel, terutama yang tinggal di wilayah geografis yang sama. "

Observatorium mengatakan bahwa pernyataan yang dibuat oleh pejabat Israel mengenai perluasan dan perbanyakan bangunan permukiman di Al-Quds Timur dan Tepi Barat telah meningkat secara signifikan sejak deklarasi Trump tersebut.

Euro-Mediterranean melaporkan, Menteri Perumahan dan Konstruksi Israel, Yuval Galant mengumumkan, hanya dua hari setelah keputusan presiden AS pemerintah Israel bermaksud membangun 6.000 unit pemukiman baru di Al-Quds Timur, sehingga jumlah permukiman Zionis menjadi 63.000 unit.

Perluasan pemukiman baru berarti lebih banyak lagi pemisahan antara wilayah Palestina di Al-Quds dan hadirnya lebih dari 2.000 pemukim Israel di jantung wilauah ini yang dilindungi pasukan Israel setiap harinya. Kondisi ini membuat orang-orang Palestina di sana lebih rentan dan rawan keributan," kata observatorium tersebut.

Di sisi lain, kontrol Israel terhadap lingkungan Palestina di Al-Quds-Quds Timur memiliki dampak negatif pada penyediaan layanan infrastruktur dan transportasi kepada warga Palestina, karena pihak berwenang Israel tidak bertanggung jawab untuk menyediakan layanan ini. Sebaliknya, pelayanan tranfortasi hanya diberikan kepada pemukim Israel meskipun warga Palestina sangat membutuhkanya.

"Pihak berwenang Israel tampaknya menerapkan praktik rasis yang akan mempengaruhi kehadiran demografis orang-orang Palestina di Al-Quds Timur, termasuk penolakan mereka untuk memberikan izin mendirikan bangunan kepada warga Palestina. Kebijakan mereka ini akan menempatkan lebih dari 20.000 bangunan berisiko mengalami pembongkaran terus-menerus oleh pemerintah Zionis, setelah mereka menjalankan kebijakan yang mengancam pencabutan mencabut identitas penduduk Al-Quds Timur jika mereka meninggalkan kota dengan alasan apapun. Kebijakan ini telah mengakibatkan hilangnya 14.559 warga Palestina atas identitas Al-Quds dan izin tinggal mereka selama beberapa tahun terakhir.

"Euro-Mediterranean" mendokumentasikan pemerintah Israel melancarkan gelombang penangkapan besar-besaran terhadap warga Palestina, disertai oleh demonstrasi yang meletus di wilayah Palestina setelah pengumuman Presiden AS "Trump" setelah Al-Quds sebagai ibu kota "Israel."

Dalam hal ini, "Euro-Mediterania": "Pasukan pendudukan telah menyerbu kota di Tepi Barat dan Al-Quds Timur lebih dari 278 kali sejak 7 Desember 2017 dan sampai hari ini, segera setelah keputusan Presiden Trump. Penyerbuan ini menyebabkan penahanan 601 orang Palestina , 414 orang dari Tepi Barat yang terdiri dari 119 anak-anak dan perempuan, 187 orang dari Al-Quds Timur, termasuk 45 perempuan dan anak-anak. "

Sebagian besar penangkapan ini didasarkan pada perintah militer dan undang-undang bahwa orang-orang Palestina yang tinggal di Tepi Barat dan Al-Quds Timur tunduk pada pemukim Israel yang tinggal di wilayah yang sama.



Sumber : https://melayu.palinfo.com/

Komentar

Postingan Populer

Berita

Wawasan

Kegiatan