Wanita Palestina Ini Dihukum 7 Bulan Penjara Karena Tinggal di Baitul Maqdis

    Foto: Ma’an

BAITUL MAQDIS, Jum’at : Hakim pengadilan ‘Israel’ kamis kemarin (1/12) memvonis seorang wanita Palestina tujuh bulan penjara dan melarangnya memasuki kota Baitul Maqdis selama tiga tahun. Sebelumnya, ia menjalani tahanan rumah selama 11 bulan. Pusat Informasi Wadi Hilweh yang berkedudukan di Silwan, Timur Baitul Maqdis terjajah, mengatakan pada Ma’an bahwa hakim ‘Israel’ memvonis Shifa al-Shaludi tujuh bulan penjara dan hukuman lima bulan yang ditangguhkan karena mencoba menyerang seorang petugas keamanan ‘Israel’, serta secara ilegal tinggal di kota Baitul Maqdis.

Al-Shaludi memegang kartu identitas Tepi Barat dan tinggal di Timur Baitul Maqdis dengan suami dan empat anaknya selama 18 tahun dengan status “reunifikasi keluarga” di ‘Israel’. Namun, penjajah Zionis mencabut izinnya akibat dari larangan keamanan yang membatasi ia memasuki Baitul Maqdis selama tiga tahun. Wadi Hilweh menyatakan bahwa al-Shaludi awalnya ditangkap pada Oktober tahun lalu saat serdadu Zionis menggerebek rumahnya di Silwan. Al-Shaludi menghabiskan 40 hari di penjara ‘Israel’, tapi dibebaskan dengan jaminan dan dihukum tahanan rumah selama proses hukumnya berjalan.

Ia menghadiri sidang beberapa kali selama beberapa bulan terakhir, sementara vonisnya baru secara resmi dikeluarkan kemarin. Sementara itu, anak Al-Shaludi, Fadi juga ditahan dan menjalani tujuh bulan tahanan rumah sebelum dipindahkan ke penjara selama 100 hari. Anak Al-Shaludi lainnya, Samer, juga mendekam selama tujuh bulan di penjara. Namun, alasan-alasan atas penahanan mereka masih belum diketahui.

Pasukan penjajah Zionis biasa mencekal warga Palestina dari Baitul Maqdis dengan alasan keamanan. Sekitar 3,5 juta warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat terjajah dan Jalur Gaza harus bergantung pada izin yang dikeluarkan penjajah jika ingin memasuki Baitul Maqdis dan wilayah-wilayah yang kini diklaim sebagai ‘Israel’. Rezim izin ‘Israel’ seringkali memisahkan keluarga-keluarga Palestina tatkala beberapa anggota keluarga memegang status kependudukan yang berbeda, sebuah sistem yang benar-benar sewenang-wenang.

Reunifikasi keluarga-keluarga Palestina juga menghadapi tantangan yang semakin berat sejak 2003 ketika ketentuan ‘darurat’ Hukum Reunifikasi Keluarga ‘Israel’ –yang memberikan status hukum otomatis kepada warga non-‘Israel’ yang menikah dengan warga atau penduduk ‘Israel’– diadopsi ke dalam hukum ‘Israel’ dan sejak itu diperpanjang setiap tahun. Ketentuan darurat “Kewarganegaraan dan Masuk ke Dalam ‘Israel’” melarang warga Palestina dari Tepi Barat terjajah dan Jalur Gaza yang terblokade dari secara otomatis memperoleh status hukum di ‘Israel’ atau Timur Baitul Maqdis melalui penyatuan keluarga (perkawinan-red).

Sumber : Sahabat Al-Aqsha

Komentar

Postingan Populer

Berita

Wawasan

Kegiatan