Setahun, 66 UU Rasis Anti Palestina Disahkan di Knesset Zionis Israel


Ramallah – Pusat Informasi Palestina: Data statistic Pusat Studi Palestina untuk Urusan Israel “Madar” menegaskan, selama setahun sudah dibahas dan didaftar sebanyak 66 undang-undang rasis anti solusi konflik (anti Palestina) di parlemen Israel yang dikenal dengan Knesset.

Laporan dengan tema “Undang-undang Rasis dan Anti Solusi Setelah Setahun Pemerintahan Netanyahu Ke-empat” yang disusun oleh peneliti Barhum Juraisi ini menegaskan, 67% anggota Knesset saat ini ikut dalam mengusulkan dan menyiapkan undang-undang rasis tersebut dan kelompok oposisi Israel juga ikut dalam menggodoknya.

Ketua Umum Madar, Hanidah Ghanim menegaskan dalam seminar khusus mempresentasikan laporan tersebut selain Juraisi dan wakil rakyat dari pihak Palestina di Knesset Ayedah Sulaiman dan Jamal Zahaliqah dari Fraksi Bersama, bahwa laporan itu penting karena berisi angka-angka baru, informasi obyektif yang menyinggung peta perundangan rasis di Israel.

Juraisi menambahkan, laporan itu memberikan pengertian undang-undang rasis yang luas yang membidik warga Palestina dimanapun berada melalui UU langsung atau tidak.

Di antara undang-undang rasis itu yang sudah disahkan oleh Knesset adalah berusaha menjauhkan dakwaan “teroris” dari kejahatan yang dilakukan warga pemukim yahudi, kelompok kanan ekstrim. Sementara bagi Palestina yang melalukan tindakan “terorisme” didasarkan kepada kejahatan kebencian kepada yahudi dengan berbagai macam sanksi. Perlawanan terhadap Israel didefinisikan sebagai teroris.

Watak Undang-undang
Dari 66 UU itu 6 di antaranya sudah disahkan secara final. Sisanya ada yang masih dalam bentuk draft yang sudah diprsentasikan atau belum dan 46 di antaranya kemungkinan besar akan disahkan.

Sementara itu, Sulaiman, aleg Palestina (Arab) di Knesset menegaskan dengan undang-undang rasis itu, Israel tenggelam dalam fasisme dalam bentuk gejala politik dan sosial. Bukan hanya politik menurutnya, namun juga dalam bentuk statemen politik Israel.

Senada dengan itu, aleg Palestina lainnya Jamal Zahaliqah menegaskan, bahwa undang-undang rasis itu menjadi bukti lain bahwa Israel ingin mengusir “transfer” warga Palestina dan menerapkan system apartheid. Jargon Israel sebagai negara hanya isapan jempol.

Komentar

Postingan Populer

Berita

Wawasan

Kegiatan